Pengertian BPUPKI, Sejarah, Anggota, Tujuan, Tugas dan Sidang BPUPKI Terlengkap

Pengertian BPUPKI, Sejarah, Anggota, Tujuan, Tugas dan Sidang BPUPKI - Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ataupun disingkat dengan BPUPKI (Dokuritsu Junbii Chosakai) adalah suatu badan yang dibentuk pemerintah pendudukan balatentara Jepang pada 1 Meret 1945 (adapula yang menuturkan pada 29 April 1945). Tujuan pembentukan BPUPKI oleh pihak Jepang yakni sebagai upaya untuk mendapatkan sokongan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia.

Pengertian BPUPKI, Sejarah BPUPKI, Anggota BPUPKI, Tujuan BPUPKI, Tugas BPUPKI, Sidang BPUPKI

BPUPKI diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung (K. R. T) Radjiman Wedyodiningrat dengan wakilnya orang jepang yang bernama Ichibangase Yoshio dan Raden Pandji Soeroso. BPUPKI beranggotakan 67 orang dengan terdiri dari 60 orang yang dikira tokoh dari Indonesia dan 7 orang anggota Jepang. Tugas BPUPIK yakni mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang bersifat politik ekonomi, tata pemerintahan dan hal lain yang dibutuhkan untuk persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Setelah itu pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Tak lama sesudah pembubaran BPUPKI, dibentuk kembali badan baru yakni PPKI maupun Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Inkai) yang beranggotakan 21 orang dengan Ir. Soekarno sebagi kepala, Drs. Moh. Hatta sebagi wakil dan Mr. Ahmad Soebardjo sebagai penasehat PPKI. Dengan anggota mewakiliki bermacam etnis yakni 12 orang asal jawa, 3 orang asal sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang asal Maluku dan terakhir 1 orang etnis Tionghoa.


Tujuan BPUPKI

Tujuan maupun latar belakang pembuatan BPUPKI oleh Jepang yakni:
Untuk menarik simpati rakyat indonesia agar membantu jepang dalam perang melawan sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada indonesia, melakukan politik kolonialnya didirikan pada 1 maret 1945 (Bagi Jepang)
Untuk mempelajari dan menyelidiki hal penting berhubungan dengan pembuatan negara Indonesia merdeka maupun mempersiapkan hal-hal penting tentang tata pemerintahan Indonesia merdeka. (Bagi Indonesia)


Anggota BPUPKI

BPUPKI ini beranggotakan 67 orang, antara lain yakni:
Ketua: K. R. T. Radjiman Wedyodiningrat
Wakil kepala:
R. P. Soeroso
Ichibangse Yoshio (orang jepang)
Anggota, antara lain:
  • Ir. Soekarno
  • Drs. Moh. Hatta
  • Mr. Muhammad Yamin
  • profesor. doktor. Mr. Soepomo
  • KH. Wachid Hasyim
  • Abdoel Kahar Muzakir
  • Mr. A. A. Maramis
  • Abikoesno Tjokrosoejo
  • H. Agoes Salim
  • Mr. Achmad Soebardjo
  • profesor. doktor. P. A. A. Hoesein Djajadiningrat
  • Ki Bagoes Hadikusumo
  • A. R. Baswedan
  • Soekiman
  • Abdoel Kaffar
  • R. A. A. Poerbonegoro Soemitro Kolopaking
  • K. H. Ahmad Sanusi
  • K. H. Abdul Salim
  • Liem Koen Hian
  • Tang Eng Hoa
  • Oey Tiang Tjoe
  • Oey Tjong Hauw
  • Yap Tjwan Bing

Tugas BPUPKI

Tugas utama BPUPKI yakni untuk mempelajari dan menyelidiki bermacam hal penting yang berkaitan dengan pembuatan negara Indonesia mulai dari aspek politik ekonomi, pemerintahan dan hal penting yang lain. Sebaliknya berdasarkan sidang, BPUPKI memiliki tugas sebagai berikut:
  • Membahas mengenai Dasar negara
  • Membentuk reses sepanjang satu bulan
  • Membentuk Panitia Kecil (panitia 8) yang bertugas menampung anjuran dan konsepsi dari para anggota.
  • Membantu panita 9 bersama panita kecil
  • Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta maupun Jakarta Charter.

Sidang BPUPKI

Sidang Pertama BPUPKI (Tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945)

Pada bertepatan pada 28 Mei 1945, BPUPKI mengadakan kegiatan pelantikan sekalian pembukaan masa sidang yang pertama di gedung Chuo Sangi In (gedung Volksraad saat masa Belanda, saat ini bernama Gedung Pancasila). Sidang resmi baru dilakukan keesokan harinya pada bertepatan pada 29 Mei 1945 dengan prmbahasan mengenai Dasar negara. Pada sidang perta, ada 3 orang yangmebrikan pendapat mengenai Dasar negara, mereka ialah Mr. Muhammad Yamin, profesor. doktor. Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno.

Pada bertepatan pada 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas Dasar negara Indonesia, antara lain yakni:
  1. Peri Kebangsaan
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Peri Ketuhanan
  4. Peri Kerakyatan
  5. Kesejahteraan Rakyat
Pada bertepatan pada 31 Mei 1945, profesor. doktor. Mr. Soepomo mengemukakan 5 prinsip dasar negara Indonesia yang dinamakan Dasar Negra Indonesia Merdeka, antara lain yakni:
  1. Persatuan
  2. Mufakat dan Demokrasi
  3. Keadilan Sosial
  4. Kekeluargaan
  5. Musyawarah

Pada bertepatan pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengemukakan rumusan 5 sila Dasar negara Republik Indonesia yang hingga saat ini diketahui dengan nama Pancasila.
  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan
  3. Mufakat maupun Demokrasi
  4. Kesejahteraan Sosial
  5. Ketuhanan Yang Maha Esa
Gagasan Soekarno mengenai rumusan 5 dasar negara Indonesia yang diketahui dengan Pancasila tersebut, menurutnya bisa diperas lagi menjadi Trisula (3 sila) yakni (1) sosionasionalisme, (2) sosiodemokrasi (3) Ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno mengatakan lagi bahwa kalau ingin diperas lagi, maka bisa dibuat menjadi Ekasila (satu sila) yakni gotong royong. Gagasan Soekarno ini sesungguhnya menunjukkan bahwasanya rumusan dasar negara yang dikemukakannya berada dalam satu kesatuan

Pidato dari Soekarno tersebut sekalian mengakhiri masa sidang pertama BPUPKI. sesudah itu, BPUPKI mengumumkan masa reses maupun masa istirahat sepanjang sebulan lebih.

Masa Reses BPUPKI (Diantara Sidang Pertama dan Sidang Kedua)
Hingga masa sidang pertama BPUPKI berakhir, belum ada titik temu kesepakatan mengenai perumusan dasar negara Republik Indonesia yang betul-betul pas. oleh karena itu dibentuklah Panitia 9 yang bertugas menggodok bermacam masukan konsep dasar negara yang sebelumnya telah dikemukakan oleh anggota BPUPKI. Berikut susunan kenggotaan panitia 9:

Ketua: Ir. Soekarno
Wakil kepala: Drs. Mohammad Hatta
Anggota:
  • Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo
  • Mr. profesor. Mohammad Yamin, S. H. o
  • Kiai Haji Abdul Wahid Hasjimo
  • Abdoel Kahar Moezakiro
  • Raden Abikusno Tjokrosoejoso
  • Haji Agus Salim
  • Mr. Alexander Andries Maramis

Sesudah perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kalangan kebangsaan (nasionalis) dan 4 orang dari kalangan keagamaan (pihak islam). Pada bertepatan pada 22 Juni 1945, Panitia 9 kembali berjumpa dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang diketahui dengan Piagam Jakarta maupun Jakarta Charter, yang saat itu disebut sebagai Gentlement Agreement. Menurut Piagaam Jakarta, dasar negara Republik Indonesia berbunyi:
  • Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
  • Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  • Persatuan Indonesia,
  • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
  • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  • Tidak hanya 2 sidang resmi BPUPKI, berlangsung pula sidang tak resmi yang dihadiri 38 anggota BPUPKI. sidang tak resmi tersebut dipimpin oleh Bung Karno dan membahas mengenai rancangan “Pembukaan “ (Preambule) Undang-Undang Dasar 1945.

Sidang Kedua BPUPKI (10 Juli-17 Juli 1945)

Pada sidang resmi kedua BPUPKI ini membahas tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara dan pendidengajaran. Pada sidang ini juga, anggota BPUPKI dipecah menjadi panitia-panitia kecil antara lain Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (diketuai oleh Ir. Soekarno), Panitia Pembelaan Tanah Air (diketuai oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso) dan Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta)

Pada 11 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas lagi tentang pembentukan panitia kecil di bawahnya yang memiliki tugas khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, panitia kecil tersebut beranggotakan 7 orang, antara lain yakni:

Ketua: profesor. Mr. dr. Soepomo
Anggota:
  • Mr. KRMT Wongsonegoro
  • Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo
  • Mr. Alexander Andries Maramis
  • Mr. Raden Panji Singgih
  • Haji Agus Salim
  • dr. Soekiman Wirjosandjojo

Pada 13 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya yang bertugas merancang isi Undang-Undang Dasar.

Pada 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang dibacakan oleh Ir. Soekarno sebagai ketuanya. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum 3 permasalahan pokok yakni:

1. pernyataan tentang Indonesia Merdeka
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar
3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang setelah itu dinamakan “Undang-Undang Dasar 1945”, yang isinya meliputi:

Wilayah negara Indonesia sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (sekarang wilayah Sabah dan wilayah Serawak negara Malaysia, serta wilayah Brunei Darussalam), Papua, Timor-Portugis (sekarang wilayah negara Timor Leste) dan pulau-pulau di sekitarnya,
  • Bentuk negara Indonesia merupakan negara Kesatuan,
  • Bentuk pemerintahan Indonesia merupakan Republik,
  • Bendera nasional Indonesia merupakan si Saka Merah Putih,
  • Bahasa nasional Indonesia merupakan Bahasa Indonesia.

Demikianlah uraian informasi yang bertema tentang Pengertian BPUPKI, Sejarah, Anggota, Tujuan, Tugas dan Sidang BPUPKI Terlengkap. Semoga bisa bermanfaat.

0 Response to "Pengertian BPUPKI, Sejarah, Anggota, Tujuan, Tugas dan Sidang BPUPKI Terlengkap"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel