Sistem Pemerintahan Indonesia Dari Masa Ke Masa

Sistem Pemerintahan Indonesia Dari Masa Ke Masa - Sistem Pemerintahan Negara Indonesia adalah rangakaian sistem yang dimanfaatkan oleh sebuah negara untuk membuat peraturan semua hal yang terkait dengan negara dan pemerintahan. Peraturan yang masuk dalam sistem berkaitan dengan sekumpulan aturan dasar tentang pola kepemerintahan, pola pengambilan kebijakan, pola pengambilan keputusan, dan yang lain.

Seluruh negara yang ada di dunia ini sudah memiliki cara atau sistem yang dibentuk untuk menjalankan roda kepemerintahan. Bertujuan agar semua hal menjadi gamblang dan mudah ditunjukan, suatu negara yang dibentuk tanpa sistem tertentu, jelas tidak mungkin, karena mengatur negara dan kepemerintahan memang butuh aturan yang mengikat antara yang satu dengan yang yang lain.

Sistem Pemerintahan Indonesia

Untuk mengatur negara dan pemerintahannya setiap negara menentukan sendiri sistem pemerintahan yang sesuai dengan negaranya. Terdapat beberapa sistem pemerintah di dunia, yakni sistem pemerintahan presidensial, parlementer, semi presidensial, liberal, demokrasi liberal, dan komunis. Di mana antara satu dengan yang lain memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahannya masing-masing.

Begitu juga Indonesia, sejak kemerdekaan tahun 1945 Sistem Pemerintahan Indonesia telah beberapa kali berganti sistem pemerintahan. Pergantian sistem pemerintahan tersebut berakhir sesudah dekrit presiden 5 Juli 1959. sesudah dekrit presiden hingga sekarang Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial.

Sistem Pemerintahan Indonesia Dari Masa Ke Masa

Pada ulasan kali ini kita akan membahas terkait Sistem Pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. Untuk itu kami akan membedakan nya menjadi 3 bagian, yakni sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945, sistem pemerintahan sesudah amandemen UUD 1945, dan sistem pemerintahan UUD saat ini.

Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen

Sebelum beranjak lebih jauh membahas sistem pemerintah, terlebih dahulu kita harus mengetahui terkait amandemen. Karena pada ulasan kali ini kita membagi sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.

Aturan atau hukum paling tinggi Indonesia yaitu UUD 1945. pembentukan undang-undang (UU) dan peraturan-peraturan yang diambil oleh pemerintah tidak boleh berlawanan dengan UUD 1945.

Hanya melalui amandemen saja UUD 1945 bisa diperbaiki. melakukan amandemen juga bukan masalah yang mudah, karena UUD 1945 memang referensi aturan yang dibuat oleh pendiri bangsa pada saat itu, jadi tidak bisa sembarangan. Sampai saat ini Indonesia telah melakukan sebanyak 4 kali amandemen, yakni tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Itu juga disebabkan karena adanya hal yang sangat mendesak, seperti adanya pasal-pasal multitafsir yang disalahgunakan pada pemerintahan Orde Baru.

Pada pemerintahan Orde Baru kekuasaan tertinggi negara berada di tangan MPR dan kekuasaan yang sangat besar berada di tangan Presiden. Mengacu pada amandemen UUD 1945, maksudnya sistem pemerintahan sebelum amandemen, yakni pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Berikut beberapa sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945.

Sistem Pemerintahan Indonesia Dari Masa Ke Masa


Sistem Pemerintahan Periode 1945 – 1949 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

  • Sistem pemerintahan: Presidensial
  • Bentuk pemerintahan: Republik
  • Bentuk negara: Kesatuan
  • Konstitusi: UUD 1945

Sistem pemerintahan Indonesia pada periode ini yaitu presidensial. maksudnya presiden yaitu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, oleh karena itu pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, pengaturan negara, dan lain-lain ditentukan oleh presiden. Namun bersamaan berjalannya waktu, melalui Maklumat Wakil Presiden nomor. X tahun 1945 ada pembagian kekuasaan.

sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia masih di sibukkan dengan perjuangan mengusir penjajah. Dunia belum bersedia mengakui kedaulatan bangsa Indonesia, pada tahun 1946, dengan menggandeng pasukan NICA, Belanda kembali datang ke Indonesia. terlebih lagi sesudah kemerdekaan sekalipun Indonesia masih harus melalui proses yang sangat panjang agar dunia Internasional bersedia mengakui kedaulatan bangsa kita.

Itu semua ditempuh melalui perundingan-perundingan, seperti Konferensi Meja Bundar, Perjanjian Linggar Jati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem Royen, dan yang lain. Pada periode 1945 – 1949 ada 2 perjanjian yang pernah dilakukan oleh Indonesia dan Belanda, yakni Perjanjian Linggar Jati (1947) dan Perjanjian Renville (1948). terlebih lagi banyak kesepakatan saat perjanjian itu yang malah merugikan Indonesia. itulah salah satu sebab timbulnya maklumat wakil presiden tahun 1945.

Maklumat tersebut berisi pembagian kekuasaan negara, kekuasaan negara di bagi menjadi 2, kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan kekuasaan yang lain tetap berada di tangan presiden. Pada saat itu masih belum tercipta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengatur legislatif seperti saat ini.

Sistem pemerintahan periode 1949 – 1950 (27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950)

  • Sistem pemerintahan: Parlemen semu (Quasi perlemen)
  • Bentuk pemerintahan: Republik
  • Bentuk negara: Serikat (federasi)
  • Konstitusi: Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)

Pada periode pemerintahan 1949 – 1950 pernah terjadi 2 kali perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda, yakni perjanjian Renville (1949) dan Konferensi Meja Bundar (1949). KMB menghasilkan berbagai perjanjian antara Indonesia dan Belanda, salah satunya yakni pembentukan negara perserikatan, yakni Republik Indonesia Serikat (RIS).

Bentuk negara serikat ini seperti di Amerika, negara dipisah menjadi beberapa bagian, antara negara satu dengan yang yang lain saling bersekutu. Begitu juga Indonesia pada periode 1949 – 1950. sesudah perjanjian tersebut, pada tanggal 27 Desember 1949 dibentuk pemerintahan sedangkan, Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai Pendana Menteri.

Dengan adanya Perdana Menteri dalam sistem pemerintahan, itu maksudnya bahwa Indonesia pada saat itu menggunakan sistem pemerintahan parlemen. Sistem pemerintahan parlemen maksudnya bahwa pengambilan keputusan dan lain-lainnya berada di tangan Perdana Menteri.

Dan itu tidak terjadi pada pemerintahan periode tersebut, pengambilan keputusan paling tinggi tetap berada di tangan presiden. Bisa dikatakan bahwa pada saat itu Indonesia menggunakan sistem parlementer semu atau quai parlementer.

Pada periode pemerintahan 1949 – 1950 pernah terjadi 2 kali perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda, yakni perjanjian Renville (1949) dan Konferensi Meja Bundar (1949). KMB menghasilkan berbagai perjanjian antara Indonesia dan Belanda, salah satunya yakni pembentukan negara perserikatan, yakni Republik Indonesia Serikat (RIS).

Bentuk negara serikat ini seperti di Amerika, negara dipecah menjadi beberapa bagian, antara negara satu dengan yang yang lain saling bersekutu. Begitu juga Indonesia pada periode 1949 – 1950. sesudah perjanjian tersebut, pada tanggal 27 Desember 1949 dibentuk pemerintahan sedangkan, Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai Pendana Menteri.

Dengan adanya Perdana Menteri dalam sistem pemerintahan, itu maksudnya bahwa Indonesia pada saat itu menggunakan sistem pemerintahan parlemen. Sistem pemerintahan parlemen maksudnya bahwa pengambilan keputusan dan lain-lainnya berada di tangan Perdana Menteri.

Dan itu tidak terjadi pada pemerintahan periode tersebut, pengambilan keputusan paling tinggi tetap berada di tangan presiden. Bisa dikatakan bahwa pada saat itu Indonesia menggunakan sistem parlementer semu atau quai parlementer.

Sistem pemerintahan periode 1950 – 1959 (15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

  • Sistem pemerintahan: Parlementer
  • Bentuk pemerintahan: Republik
  • Bentuk negara: Kesatuan
  • Konstitusi: UUDS 1950

Pada periode ini bentuk negara Indonesia bukan lagi Serikat, tetapi sudah kembali menjadi negara kesatuan. Tahun 1956 dibentuk lembaga negara yang bernama konstituante. Konstituante bertugas untuk membentuk Konstitusi baru negara atau UUD baru. sepanjang periode 1950 – 1959 Indonesia menggunakan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

Ternyata sampai tahun 1959 konstituante tidak bisa membentuk konstitusi negara baru, oleh karena itu pada tanggal 5 Juli 1959 Soekarno keluarkan dekrit presiden yang menyatakan pembubaran lembaga tersebut. Bukan hanya itu saja, namun ada 3 hal pokok dekrit presiden yang dikeluarkan oleh Sukarno, yakni:

  • Pembubaran konstituante.
  • Pemberlakuan kembali UUD 1945 untuk mengambil alih UUDS 1950.
  • pembuatan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dan Majelis Permusyawaratan Sementara (MPRS).

Sistem pemerintahan periode 1959 – 1966 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

  • Sistem pemerintahan: Presidensial
  • Bentuk pemerintahan: Republik
  • Bentuk negara: Kesatuan
  • Konstitusi: UUD 1945

Seperti yang sudah diterangkan di atas bahwa konstituante tidak bisa menjalankan tugasnya, oleh karena itu pada 5 Juli 1959 Soekarno mengeluarkan dekrit presiden. tidak hanya itu, sebab lain timbulnya dekrit presiden karena sistem pemerintahan parlemen pada periode 1950-1959 dirasa tidak sesuai dengan kepemerintahan Indonesia, oleh karena itu pada tahun 1959 sesudah dekrit presiden, Indonesia kembali menggunakan sistem pemerintahan presidensial dan tetap menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Sistem pemerintahan periode 1966 – 1998 (Orde Baru – 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

  • Sistem pemerintahan: Presidensial
  • Bentuk pemerintahan: Republik
  • Bentuk negara: Kesatuan
  • Konstitusi: UUD 1945

Orde Baru mempraktikkan sistem pemerintahan presidensial. namun apabila Anda ingin belajar lebih, penerapan sistem pemerintahan yang dilakukan pada era Soekarno dan Soeharto sangat berbeda. terutama kekuasaan yang dimiliki oleh presiden dan MPR.

Pada era itu pemegang kekuasaan tertinggi yaitu MPR, dan presiden memiliki kekuasaan yang sangat luas. Maka sesudah Soeharto diturunkan dari jabatannya (era Gus Dur) rakyat mendesak untuk melakukan amandemen UUD 1945 agar tidak disalahgunakan.

Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Diamandemen

sesudah dilakukan amandemen UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial, namun yang berbeda, bila periode sebelumnya (Orde Baru) kekuasaan tertinggi berada di MPR, maka tidak demikian sesudah dilakukan amandemen. Kekuasaan tertinggi negara seperti sebelum Orde Baru, berada di tangan rakyat.

Sedangkan pengambil keputusan tertinggi yaitu Presiden dengan pertimbangan DPR dan MPR. Agar lebih jelas, berikut beberapa pokok sistem pemerintahan Indonesia sesudah dilakukan amandemen.

  • Bentuk negara yaitu negara kesatuan dan bentuk pemerintahan yaitu republik, dengan sistem pemerintahan presidensial.
  • Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (eksekutif).
  • Presiden diseleksi langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu)
  • Dalam menjalankan kedudukannya sebagai eksekutif presiden dibantu oleh menteri yang diseleksi langsung oleh presiden.
  • Pembuatan kebijakan dilakukan oleh DPR, DPD, dan MPR (legislatif).
  • Mempertahankan penerapan undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial.

Sesudah amandemen UUD 1945, ada perbaikan-perbaikan sistem pemerintahan yang berusaha dilakukan oleh Indonesia. Untuk kurangi kelemahan yang ada pada sistem pemerintahan presidensial, maka ada beberapa perbaikan yang dilakukan yakni:

Kebijakan yang diambil oleh presiden harus berdasarkan persetujuan dari DPR.
Rancangan undang-undang yang dibuat oleh DPR harus mendapatkan persetujuan dari presiden.
DPR tetap mengawasi kerja presiden walaupun tidak secara langsung, oleh karena itu presiden bisa sewaktu-waktu diberhentikan dari jabatannya oleh MPR berdasarkan usul dari DPR.

Sistem Pemerintahan Indonesia Saat Ini

Sistem pemerintahan yang dipakai Indonesia saat ini sama dengan sistem pemerintahan sesudah amandemen UUD 1945, yakni presidensial. Sistem pemerintahan presidensial berarti bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Sistem pemerintahan presidensial berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer. Mari kita lihat bedanya.

Malaysia merupakan negara yang mempraktikkan sistem pemerintahan parlementer, dimana Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Sultan (bisa juga raja atau ratu) sebagai kepala negara. Indonesia pernah mencoba mempraktikkan sistem pemerintahan parlementer tersebut pada periode 1949-1950 (parlemen semu) dan 1950-1959 (parlemen), namun tidak berhasil, oleh karena itu kembali ke khitrahnya semula yakni menggunakan sistem pemerintahan presidensial.

Sistem pemerintahan presidensial ini, presiden memang menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, namun yang harus diketahui bahwa kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat. Jadi jangan abaikan terhadap negara karena mereka yang menempati jabatan hanyalah sebagai wakil kita. Suara rakyatlah yang paling menentukan, bukan suara segelintir orang berkepentingan.

Demikianlah informasi sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa semoga dapat menjadi sumber referensi dalam menimba ilmu pengetahuan.

0 Response to "Sistem Pemerintahan Indonesia Dari Masa Ke Masa"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel